DPRD KOTIM 

PAD Kotim Turun Drastis, Wakil Rakyat Tanyakan Pemda Kerja Apa ?

Sampit,- Rapat Pembahasan Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dibanjiri kritisi oleh Kalangan Anggota DPRD setempat, pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dratis dari target yang sudah ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Jainudin Karim mempertanyakan secara tegas berkurangnya Pendapatan Asli Daerah, sebelum perubahan PAD Kotim Rp. 200.510.303.775,- sedangkan sesudah perubahan Rp. 174.270.088.963,-“ini kenapa perubahannya turun drastis sebesar Rp. 26.240.214.812,-,”ucapnya.

Jainudin Karim meminta pihak Eksekutif untuk menjelaskan alasan penurunan PAD  tersebut, karena sekarang disaat perubahan besar sekali  turunnya dari target sebelumnya, kami minta jelaskan,” katanya.

Sementara itu hal senada juga diungkapka, Handoyo Ketua Komisi I DPRD Kotim juga mempertanyakan tentang sumbangan pihak ketiga. Begitu pula Syahbana anggota DPRD Kotim mempertanyakan berapa jumlah yang sudah ditarik dari sumbangan pihak ketiga.

“Sebelum kebijakan Gubernur berapa jumlah PAD yang diterima dari sumbangan pihak ketiga,” tanyanya.

PLT Sekda Halikinoor menjelaskan masalah pungutan sumbangan pihak ketiga sudah dikoordinasikan kepada Gubernur, bahwa untuk jatah pembagian 70% untuk Kotim.

Karena belum adanya pungutan sampai saat ini  yang dilakukan pemerintah Provinsi, untuk memungut sumbangan kepada pihak ketiga akan tetapi Gubernur menyarankan untuk tidak memungut terlebih dahulu.

“Kita dilarang memungutan sumbangan pihak ketiga  menunggu regulasi dari Pemerintah Provinsi,”terangnya.

Sebelum ada kebijakan Gubernur ,jumlah sumbangan pihak ketiga sudah dapat 4,5 milyar lebih.”PAD sumbangan pihak ketiga sebelum diambil alih propinsi sebesar 4,5 milyar kita dapat diawal tahun 2017,”ucapnya.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kotim, Syahbana meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya fokus terhadap satu sektor PAD, tetapi harus cermat dalam menggali sektor PAD lainnya.

“Kalau sudah dilarang memungut ya harus cermat melihat potensi PAD lainnya, pemkab jangan terpaku disatu titik, bisa jalan ditempat pembangunan daerah ini,” jelasnya.

Politisi Nasional Demokrat ini juga menambahkan, Potensi Pendapatan Asli Daerah yang bisa digali tidak hanya sumbangan dari pihak ketiga di daerah ini masih banyak yang bisa ditingkatkan hanya saja reguliasinya harus diatur sedemikian rupa agar tidak menyalahi aturan.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment