DPRD KOTIM 

DPRD Minta Pemda Perhatikan Pelabuhan Kecil

Foto-Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Hari Panca Setya.(ist)
Sampit, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pelabuhan kecil yang ada di Sungai Mentaya lebih diperhatikan pemerintah. Jika dikelola secara baik ke depan pelabuhan kecil bisa memberi pendapatan bagi daerah.
“Pelabuhan kecil di Kotim jumlahnya lumayan banyak. Ini harus lebih diperhatikan pemda, baik dari sisi legalitasnya maupun pembinaan terhadap pemilik pelabuhan,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Hari Panca Setya, Kamis (3/8) disampit.
Ia mengatakan, di Kotim terutama di Sungai Mentaya dan Das Sungai Cempaga masih banyak pelabuhan yang skalanya kecil dan beroperasi secara ilegal. “Pelabuhan kecil seperti ini perlu pembinaan secara intensif supaya mendapat legalitas,” ujarnya.
Menurutnya, kontribusi pemerintah daerah sangat penting, sehingga pelabuhan kecil ini bisa beroperasi dan juga berkontribusi untuk daerah.
“Maka dari itu pembinaan agar jalan dulu. Ke depan kalau sudah sepakat baru dipermudah untuk mengurus perijinannya. Termasuk dari pemilik pelabuhan juga harus bisa memberikan kontribusi untuk daerah,” terangnya.
Terkait untuk pemberdayaan Politisi Hanura ini juga menyarankan agar pelabuhan kecil tetap diakomodir dan juga diberikan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau semuanya tertib pemasukan untuk daerah akan semakin baik kedepannya, jangan sampai dibiarkan semakin menjamur dan pemasukan untuk daerah justru kecolongan, ini harus segera dilakukan pendataan dan diawasi berkala,” Tegasnya.
Hari Panca juga menambahkan, kedepan pengawasan dan penertiban jangan hanya berlaku untuk pelabuhan skala kecil, lantas membiarkan pelabuhan skala besar dengan leluarsa beroperasi, seperti halnya Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUSK), sebaliknya pemda juga tetap memberlakukan hal sama diawasi dan diperjelas legalitasnya.
“Karna belum lama ini ada banyak sekali informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami, di Kotim terdapat banyak Tersus dan Tusk yang diduga tidak mengantongi perijinan yang jelas daerah pemerintah, jika benar maka harus ditertibkan,” tutupnya.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment