DPRD KOTIM 

DPRD, Disdik Dan Saber Pungli Gelar Pertemuan

Keterangan Foto- Dinas Pendidikan, kepala sekolah dan ketua komite sekolah serta satuan tugas sapu bersih pungutan liar kotim,  menggelar pertemuan membahas masalah pungutan yang dilakukan pihak sekolah digedung DPRD Kotim, senin (10/7) kemarin.(Setwan)

Sampit, – DPRD, Dinas Pendidikan, kepala sekolah dan ketua komite sekolah serta satuan tugas sapu bersih (Satgas Saber) pungutan liar (Pungli) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar pertemuan membahas masalah pungutan yang dilakukan pihak sekolah senin 10/7.

Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Rimbun mengatakan, pertemuan dengan Disdik, kepala sekolah dan ketua komite sekolah serta Satgas Saber Pungli tersebut untuk memperjelas jika pungutan yang di lakukan pihak sekolah melalui komite sekolah tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan rapat di beberapa sekolah yang sempat saya ikuti belum lama ini, bahwa pungutan yang selama ini dilakukan komite sekolah merupakan hasil kesepatan para orang tua atau wali murid sehingga tidak ada unsur paksaan. Dan dana tersebut juga untuk keperluan dan kepentingan sekolah,” tambahnya.

Rimbun mengungkapkan, jika ada keberatan atau protes dari wali murid, biasanya yang bersangkutan itu tidak ikut dalam rapat penentuan besaran pungutan tersebut.

Komisi III DPRD Kotawaringin Timur sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak tersebut agar mendapat splusi dalam pungutan yang dilakukan pihak komite sekolah itu.

Pertemuan membahas pungutan yang dilakukan komite sekolah itu pada intinya untuk mensinkronkan rencana kerja kedua belah pihak agar tidak bertentangan.

“Informasi yang kita terima, munculnya pungutan pihak sekolah melalui komite sekolah karena pihak sekolah sendiri kuslitan dana untuk membiaya sejumlah kegiatan sekolah, seperti ekstrakulikuler, honor guru tidak tetap serta perbaikan bangunan rusak, bahkan untuk pengadaan kursi dan meja yang rusak,” katanya.

Semua kebutuhan sekolah tersebut sifatnya mendesak, namun tidak bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga pihak sekolah berinisiatif untuk menutupi keperluan itu melakukan pungutan melalui komite sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi mengakui jika anggaran untuk pendidikan dari APBD masih minim sehingga banyak program kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik.

“Untuk tahun 2017 ini Dinas Pendidikan mendapat alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp340 miliar lebih. Dana tersebut termasuk untuk gaji pegawai dan guru se-Kotawaringin Timur. Setelah dihitung-hitung anggaran murni untuk pendidikan diperkirakan tidak sampai 10 persen,” terangnya.

Sementara itu, anggota Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Timur Budi mengatakan, pungutan yang dilarang adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada dalam ketentuan.

“Saya lihat di sini yang perlu dirubah adalah bahasa pungutan. Mungkin bisa dalam bahasa sumbangan suka rela. Sepanjang tidak ada unsur paksaan maka kami tidak mungkin akan menangkap. Dan sepanjang itu disepakati maka tidak akan menjadi masalah,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Dadang H Syamsu sangat menyayangkan kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan.

“Mengacu amant undang-undang, porsi untuk pendidikan minimal 20 persen dari total APBD, dan jumlah itu diluar biaya untuk gaji pegawai dan guru, faktanya lain di Kotawaringin Timur, hal itu terjadi karena pemerintah daerah salah menjabarkan atau mengartikan porsi 20 persen dari APBD tadi,” terangnya.

Dadang meminta kedepannya pemerintah daerah untuk menambh anggaran untuk dunia pendiikan tersebut. Agar pendidikan di Kotawaringin Timur benar-benar mendapatkan porsi 20 persen dari APBD.(ant)

BERITA TERKAIT

Leave a Comment