DPRD KOTIM 

DPRD Kotim Laporkan KLHK Ke Presiden

Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Rimbun.(net)

Sampit, – DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah akan melapor ke Presiden RI terkait ditundanya penerbitan izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan oleh Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Rimbun di Sampit mengatakan, akibat belum diterbitkannya izin tersebut program pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Kotawaringin Timur telah terganggu.

“Izin tersebut sangat penting untuk kami di Kotawaringin Timur karena beberapa rencana pembangunan, seperti pembangunan ruas jalan untuk membuka daerah terisolasi harus melintasi kawasan hutan produksi,” tambahnya.

Rimbun mengungkapkan, dengan dilaporkan permasalahan itu ke Prisiden RI Joko Widodo diharapkan ada solusi, dan program pembangunan di Kotawaringin Timur dapat terlaksana.

Akibat belum diterbitkannya izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan itu rencana pembangunan ruas jalan tidak dapat dilaksanakan, bahkan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah sebesar Rp400 miliar lebih tidak dapat terserap.

“Kami di DPRD sangat dirugikan dengan keputusan KLHK, sebab kami sudah capek-capek membahas program pembangunan itu gagal hanya karena tidak diterbitkannya izin,” katanya.

Lebih lanjut Rimbun mengatakan, belum diterbitkan izin tersebut juga telah mengganggu program pemerintah dalam mencetak sawah baru.

Sebelumnya KLHK menjanjikan izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan tersut akan selesai diproses pada akhir Desember 2016 lalu, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Kami sangat menyayangkan penundaan penerbitan izin tersebut karena program pembangunan untuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan terutama membuka desa terisolasi menjadi gagal,” ucapnya.

Sedikitnya ada 15 desa di Kotawaringin Timur yang saat ini kondisinya terisolasi jalan darat dari ibu kota kecamatan sehingga akvitas dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu serta sulit berkembang.

“Kami berharap KLHK untuk meninjau kembali kebijakan menunda penerbiatan izin pinjam pakai dan pelepadan kawasan hutan. Kami juga minta kepada KLHK untuk meninjau dan melihat langsung kondisi serta fakta yang ada di lapangan, bahwa keinginan kami ini tidak mengada-ada,”  demikian Rimbun.(ant)

BERITA TERKAIT

Leave a Comment