DPRD KOTIM 

Jangan Takut Melapor Jika Perusahaan Tak Bayar THR  

Seketaris Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Heru Harapano Mandauw.(Ist)

Sampit,- Seketaris Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Heru Harapano Mandauw ,mengingatakan kepada seluruh masyarakatyang berkerja sebagai karyawan disejumlah perusahaan dikotim terutama perkebunan  kelapa sawit dan pertambangan supaya melaporkan kepihak posko mengaduan THR yang ditelah disipakan Disnakertrans apabila tidak mendapatkan tunjangan hari raya.

Menurutnya langkah disnaker tersebut patut di acung jempol dan diharapan posko ini nantinya benar benar busa menengakkan ke adilan bagi para karyawan yang merasa hak nya tidak di berikan tersebu.

’’Kami mendukung langkah disnaker itu dengan mendirikan posko artinya masyarakat (karyawan)bisa dengan mudah menyampaikan laporan jika ada perusahaan yang tidak membayar hak mereka itu seperti THR ‘’ujar Heru .

Lebih lanjut Heru Harpano mandauw  politisi Demokrat Kotim ini mengatakan Kewajiban perusahaan membayar THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan.

’’Ini sudah jelas ada aturan yang menjadi acuan dan paying hukum nya jika masih ada PBS yang bernai bermain artinya sudah siap dengan sekuensinya hingga pencabutan ijin’’tutur Heru .

Dia juga mengatakan masyarakat (karyawan)supaya tidak perlu takut untuk melaporkan perusahaannya jika mengabaikan hak karyawan tersebut ,sebab ini sudah jelas ada aturanya dan DPRD Kotim sendiri oun siap membantu masyarakat dalam mengawal menyapaikan aspirasinya ketingkat lebih tinggi jika ada perusahaan yang nakal.

’’Kalau masyakat takut DPRD khsusnya komisi III siap untuk mengawal aspirasi tersebut dan diharapkan masyakat supaya melengkapi data data yang berkaitan dengan peekrjaannya sebagai bahan untuk menuntut perusahaan jika mereka tidak membayar TRH itu.

Sementara sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Kotawaringin Timur, Bima Ekawardhana mengatakan posko pengaduan THR tersebut akan mulai aktif dua pekan sebelum lebaran.

Pendirian posko sendiri dilakukan sebagai komitmen Disnakertrans untuk mengawasi ketenagakerjaan di Kotawaringin Timur. Pihaknya juga mengawasi secara langsung ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu.

Bima mengimbau pekerja yang merasa tidak mendapatkan haknya segera melapor ke posko yang telah disediakan. Sehingga nantinya bisa langsung ditindaklanjuti.

’’Posko pengaduan ini dapat menjadi tempat melapor bagi para pekerja yang tidak mendapatkan haknya menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu H-7 hari raya Idul Fitri,” tambahnya

BERITA TERKAIT