DPRD KOTIM 

Legislator Minta Pemda Evaluasi Kinerja Pegawai Honorer

ilustrasi-net

Sampit, – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rudianur meminta kepada pemerintah daerah itu untuk mengevaluasi kinerja seluruh tenaga honorer.

“Evaluasi kinerja tersebut perlu, apa bila dalam melaksanakan tugasnya tidak beres, maka pemerintah Kotawaringin Timur harus mengambil tindakan tegas, seperti langsung memberhentikan yang bersangkutan. Sebab, jika dibiarkan maka akan menjadi beban keuangan daerah.

Rudianur juga mengaku sangat mendukung tindakan tegas pemerintah daerah seperti pemutusan kontrak kerja terhadap tenaga honor, sebab hal itu akan mengurangi beban keuangan daerah.

Rudianur menilai tenaga kontrak di Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD), terkadang ada yang kelebihan, sehingga rutinitasnya pun hanya datang ke kantor tanpa ada pekerjaan.

“Sistem kerja tenaga honorer masih belum jelas, untuk itu perlu dilakukan evaluasi kinerja,” terangnya.

Rudianur juga meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu untuk tidak membebankan pekerja kepada pegawai honor, karena hal itu bukan menjadi tugas pokok mereka.

“Bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pegawai honor mengerjakan pekerjaan yang sifatnya prinsip. Pegawai honor sifatnya hanya membantu,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi perekrutan tenaga honor di beberapa SOPD dan instansi yang ada di Kotawaringin Timur diduga tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Hal itu terjadi karena para tenaga honor tersebut merupakan titipan dan keluarga dekat sejumlah oknum pejabat Kotawaringin Timur. Dan ada juga sebagai tim sukses pemimpin daerah itu, saat pencalonan beberapa waktu lalu.

Akibatnya, pegawai honor tersebut susah diatur dan bekerja semaunya karena merasa memiliki pengaruh dan mendapat perlindungan dari oknum pejabat. 

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: