PEMKAB KOTIM 

Kotim Kembali Raih Opini WTP

Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian itu diberikan BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2016. Capaian ini menjadi kabar gembira bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.(Setwan)

Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini disambut gembira seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian itu diberikan BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2016. Capaian ini menjadi kabar gembira bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Pencapaian ini lebih dititikberatkan pada komitmen Bupati selaku kepala daerah. Beliau sangat serius soal ini dan itu diwujudkan dalam pengawasan yang ketat dalam pengelolaan anggaran, khususnya melalui Sekda. Kalau bupatinya punya komitmen kuat, tentu jajarannya juga akan mengikuti langkah serupa,” kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Putu Sudarsana, Rabu (24/5/2017).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 dilakukan di kantor BPK RI di Palangka Raya. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah R Cornell Syarief Prawiradiningrat kepada Bupati H Supian Hadi didampingi Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon Krislie, Sekretaris Daerah Putu Sudarsana dan pejabat lainnya.

Ini merupakan opini WTP ketiga yang diraih Kotawaringin Timur selama kepemimpinan pasangan Bupati H Supian Hadi dan Wakil Bupati HM Taufiq Mukri. Sebelumnya, Kotawaringin Timur berkutat pada raihan opini Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian.

Putu mengatakan, kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan buah kerja keras semua pihak di bawah pengawasan ketat bupati dan wakil bupati. Sebagai Sekretaris Daerah, selama ini dirinya merasakan sendiri keseriusan pasangan kepala daerah itu dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Capaian ini juga tidak lepas dari peran besar DPRD dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam bidang penganggaran dan pengawasan. DPRD turut mengawal bahkan turun ke lapangan untuk memastikan semua program berjalan baik dan tidak ada penyimpangan.

Transparansi menjadi hal mutlak yang harus terus dilakukan setiap organisasi perangkat daerah dalam mengelola keuangan. Perencanaan kegiatan harus dibuat dengan benar sehingga pelaksanaannya tepat sasaran.

Setiap organisasi perangkat daerah harus menyampaikan data yang benar kepada tim audit BPK RI sehingga hasilnya benar-benar sesuai realita. Sedangkan secara internal, laporan disampaikan secara berjenjang kepada bupati melalui dirinya selaku Sekretaris Daerah, sehingga jika ada permasalahan maka bisa segera dicarikan solusinya.

“Memang masih ada beberapa masalah yang menjadi perhatian BPK yakni terkait aset, serta penyaluran dana hibah dan sosial. Meski lebih pada masalah administrasi, tapi tentu ini menjadi perhatian serius kami untuk membenahinya,” kata Putu.

Putu meminta capaian opini WTP ini tidak membuat semua pihak lengah. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus terus meningkatkan kinerja dan koordinasi agar permasalahan yang muncul dapat segera diatasi.

Bupati H Supian Hadi dan Wakil Bupati HM Taufiq Mukri atau akrab disapa Sahati, bertekad mempertahankan prestasi meraih opini WTP hingga akhir masa jabatan periode kedua kepemimpinan mereka pada 2021 nanti. Putu yakin, dengan kebersamaan dan kekompakan, target itu akan bisa diraih sesuai harapan.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment