PEMKAB KOTIM 

Pemkab Kotim Buat MoU Pencegahan Korupsi dengan Kejari

Foto-Bupati Kotim, Supian Hadi, menandatangi MOU (memorandum of understanding) atau nota kesepakatan pencegahan korupsi dengan Kejaksaan Negeri Kotim, Rabu (17/5/2017. (Setwan)

Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali membuat MoU (memorandum of understanding) atau nota kesepakatan pencegahan korupsi dengan Kejaksaan Negeri Kotim, Rabu (17/5/2017. MoU itu ditandatangani Bupati H Supian Hadi dan Kepala Kejari Kotim Wahyudi.

MoU yang ditandatangani itu berisi komitmen kerjasama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik. Acara itu dihadiri puluhan ASN perwakilan dari seluruh satuan organisasi perangkat daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Wahyudi mengingatkan aparatur sipil negara untuk tidak korupsi karena pasti akan terbongkar dan pelakunya ditindak tegas.

“Jangan kurangi spek pekerjaan atau proyek karena itu melanggar hukum. Kalau jadi temuan maka akan diproses. Yang sulit itu, kalau sudah pensiun, kasusnya terungkap maka akan kelabakan,” kata Wahyudi.

Wahyudi mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah daerah yang berinisiatif melakukan upaya pencegahan korupsi. Dengan kerja sama ini, pemerintah daerah bisa lebih intensif berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri agar korupsi dalam pelaksanaan pembangunan bisa dihindari dan dicegah.

Di awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo, serapan anggaran cukup rendah karena ada ketakutan aparatur dalam menggunakan anggaran. Kondisi itu direspons Jaksa Agung dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur juga menindaklanjuti itu di daerah. Ini juga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk turut mengamankan kebijakan pemerintah.

“Yang paling rawan adalah pekerjaan konstruksi seperti jembatan dan jalan. Material seperti semen, aspal dan lainnya yang dicuri maka pekerjaan akan berkurang dan berdampak pada berkurangnya kualitas sehingga masyarakat melapor ke Kejaksaan,” kata Wahyudi.

Bupati H Supian Hadi mengatakan, sejumlah pejabat di Kotawaringin Timur terjerat hukum dalam kasus pengadaan barang dan jasa. Pencegahan dimaksimalkan agar hal itu tidak terjadi lagi.

“Kadang kita merasa benar karena mengartikan sendiri peraturan. Selain itu, peraturan juga sering berubah sehingga menjadi kendala. Kalau tersangkut hukum, ini bisa mengganggu penyerapan anggaran dan pembangunan,” kata Supian.

Bupati termuda di Kalimantan Tengah meminta jajarannya berhati-hati dan banyak bertanya jika tidak mengetahui aturan agar tidak terjadi pelanggaran. Supian yakin, jika ASN bekerja sesuai aturan maka tidak akan sampai terjerat hukum.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: