PEMKAB KOTIM 

Pilkades Dua Desa Di Kotawaringin Timur Ditunda

Foto – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Redy Setiawan.(dok sekwan)

Sampit – Pemilihan kepala desa di dua desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, akan ditunda. Penyebabnya, ada kendala masalah persiapan sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan bersamaan dengan desa lainnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Redy Setiawan mengatakan, sebelumnya ada 81 desa yang akan menggelar pilkades serentak, namum hasil evaluasi, ada dua desa yang kemungkinan belum bisa mengikuti tahapan berikutnya karena ada keterbatasan-keterbatasan di desa itu yakni Desa Rantau Sawang Kecamatan Telaga Antang dan Desa Selucing Kecamatan Cempaga Hulu,” kata Redy, Selasa (25/4/2017).

Kendala yang terjadi di Desa Rantau Sawang adalah, surat keputusan terkait masa tugas Badan Permusyawaratan Desa setempat ternyata sudah kedaluwarsa. Akibatnya, panitia pemilihan kepala desa yang mereka bentuk juga cacat hukum sehingga harus tahapan harus diulang dari awal.

Sementara itu, kendala yang terjadi di Desa Selucing adalah minimnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pemiliham kepala desa. Hal itulah yang membuat pilkades di dua desa itu terpaksa ditunda dan diusulkan dilaksanakan tahun depan.

Menurut Redy, kejadian ini tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia di dua desa tersebut. Secara geografis, Desa Rantau Sawang dan Selucing memang masuk kategori desa terpencil atau tertinggal dan masih sangat terbatas.

Keputusan resmi terkait pembatalan pilkades di dua desa itu menunggu putusan bupati. Namun, telaahan terkait masalah itu sudah disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan.

Pilkades serentak di Kotawaringin Timur awalnya direncanakan dilaksanakan pada Oktober 2016 lalu, namun beberapa kali ditunda. Terakhir, penundaan terjadi lantaran peraturan daerah yang dibuat dinilai tidak sesuai aturan sehingga harus direvisi.

Pihaknya berharap semua berjalan sesuai jadwal yang ada. Jika tidak ada lagi halangan, maka pilkades serentak diperkirakan bisa dilaksanakan pada Agustus mendatang.

“Kami memang belum menentukan karena akan melihat kondisi dan akan berkoordinasi dengan pimpinan karena  kaitannya dengan masalah libur. Sesuai ketentuan undang-undang, pilkades dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Kalau diliburkan, maka menimbulkan konsekuensi, misalnya tenaga kerja yang ada di perusahaan juga harus libur,” jelas Redy.

Sosialisasi pilkades rencananya akan dilaksanakan di seluruh kecamatan mulai Mei nanti. Selanjutnya akan dilakukan penjadwalan ulang tahapan pilkades, dimulai penjaringan.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: