DPRD KOTIM 

DPRD Minta Tim Audit Pemkab Kotim Ungkap Kebun Ilegal 

Sampit, – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rudianur meminta tim audit perizinan pemerintah daerah itu untuk mengungkap seluruh perkebunan sawit yang diduga ilegal.

“Saya yakin banyak perkebunan sawit yang tidak berizin yang beroperasi di Kotawaringin Timur, untuk itu dengan adanya tim audit perizinan dan administrasi yang dibentuk pemerintah daerah diharapkan mampu mengungkap seluruh kegiatan ilegal tersebut,” katanya  di Sampit, Minggu (16/4).

Rudianur mengungkapkan, keberadaan perkebunan sawit ilegal tersebut tidak hanya merugikan pemerintah daerah, namun juga masyarakat.

Perkebunan sawit ilegal tidak hanya berada dalam areal perusahaan besar swasta (PBS) saja, namun juga berada di luar PBS.

Menurut Rudianur, perkebunan diluar PBS biasanya dilakukan oleh pemodal dari luar daerah, seperti Jawa, Medan dan bahkan juga ada dari pengusaha luar negeri.

“Informasi yang saya terima belum lama ini, tim audit perizinan dan administarsi perusahaan sawit menemukan perkebunan sawit ilegal seluas kurang lebih 200 hektare di wilayah Kecamatan Seranau,” katanya.

Rudianur meminta kepada tim audit, perkebunn sawit ilegal hasil temuan tersebut terus diawasi dan dipantau agar dapat diketahui pemilik sebenarnya.

“Kebun seluas 200 hektare tersebut informasinya dibangun oleh pemodal dari pulau jawa. Dan sekarang manejer pelaksana lapangan melarikan diri saat tim audit melakukan pemeriksaan,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan, hingga saat ini tim audit menemukan dua perkebunan kelapa sawit yang diduga kuat ilegal.

Akhir 2016 lalu, tim audit menemukan kebun kelapa sawit ilegal seluas 537 hektare di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu dan Telawang.

Selanjutnya, awal 2017 ini tim audit menemukan kebun kelapa sawit yang diduga ilegal seluas hampir 200 hektare berlokasi di Kecamatan Seranau.

Untuk kasus kebun ilegal di Kecamatan Mentaya Hulu dan Telawang sekarang ditangani Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, sedangkan kasus kebun ilegal di Seranau sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

“Pelanggarannya adalah tidak ada izin pelepasan kawasan hutan dan tidak ada izin operasional perusahaan. Indikasi kuat kebun itu milik pemodal karena tertata rapi,” jelasnya.

Informasinya, kebun-kebun itu milik pemodal berasal dari pulau Jawa yang dikelola seorang manajer yang kini melarikan diri. Jika terbukti ilegal dan diputuskan secara hukum, pemerintah daerah berharap bisa mengambil alih dan mengelola kebun itu untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Wahyudi belum lama ini membenarkan jika pihaknya saat ini sedang menelusuri dugaan kebun ilegal di Kecamatan Seranau hasil temuan tim audit pemerintah daerah setempat.

“Tim kami sudah ada turun ke lapangan, tapi di lokasi itu tidak ditemukan adanya kantor, mess karyawan dan fasilitas lain yang lazim dimiliki sebuah perusahaan besar. Makanya ini perlu ditelusuri lagi,” terangnya.

Kejaksaan masih memantau masalah ini sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Apalagi pemerintah daerah sudah memerintahkan agar aktivitas di perkebunan itu dihentikan.

Wahyudi membenarkan pihaknya meminta keterangan awal dari sejumlah pihak terkait masalah itu. Namun dia belum berkomentar lebih jauh terkait masalah ini.

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: