DPRD KOTIM 

DPRD Kotim Masih Punya Utang Tiga Raperda

Sampit,- Di tahun 2017 ini, DPRD Kotim masih memiliki tunggakan utang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sebelumnya masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda). Badan Legislasi (Banleg) menargetkan ketiga Raperda tersebut dalam waktu dekat akan mulai dibahas untuk menjadi Perda.

Ketua Banleg DPRD Kotim Dadang H Syamsu mengatakan, dari tiga Raperda yang terhutang, diantaranya yakni Raperda Penyertaan Modal PDAM, Raperda Minuman Beralkohol dan Raperda Perubahan Tentang Perpakirkan.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu

“Secara teknis ketiga Raperda itu sebenarnya sudah kita siapkan untuk segera dibahas, sesuai jadwal pembahasan akan mulai dilakukan pada 25 april 2017 mendatang karena kita juga tidak menginginkan mempunyai utang berlama-lama,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kotim ini disampit, Rabu (4/4) kemarin.

Selain itu, katanya, antara baleg dan pemerintah daerah seperti biasa akan terus saling terhubung dan berkoordinasi guna memberikan kontribusi nyata terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda), yang akan disegera dibahas.

“Seingat saya yang sudah masuk dalam lembaran Negara ada dua raperda inisiastif yakni raperda tentang pembentukan produk hukum desa dan pembentukan hukum daerah, sedangkan untuk ketiga raperda yang belum masuk lembar Negara itu kami menargetkan tahun ini juga akan segera diselesaikan,” katanya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, seperti biasa Baleg menginisiasikan Raperda penyusunan produk hukum daerah dalam kerangka penyelenggaran pemerintah daerah. Karena itu, setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan semua aspek, filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dadang beharap dengan tingkat kekrititisan masukan akan semakin memperkaya isi dari Raperda itu. Sehingga nantinya ketika diipmlemantasikan di daerah tidak ada kelemahannya, terutama untuk raperda minuman beralkohol.

“Semakin dikritisi sebuah Perda akan semakin bagus lagi, itu yang kami harapkan, semoga ini menjadi regulasi yang muaranya untuk penataan daerah menuju daerah yang tertib dan taat hukum,” tututupnya.

 

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: