DPRD KOTIM 

Warga Desa Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa ke Kejari Sampit

Sampit,- Sejumlah warga Desa Cempaka Putih, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur Senin (3/4) kemarin. mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana desa.

Informasi diperoleh, mereka datang ke Kejari Sampit sekitar pukul 11.00 WIB siang. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan dana desa senilai ratusan juta rupiah untuk berbagai item pekerjaan termasuk pembangunan jembatan yang menurut mereka tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Perwakilan Masyarakat Desa Cempaka Putih Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, saat menemui Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli, diruangan Fraksi PDIP

“Volume yang dikerjakan di lapangan sudah kami cek tidak sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) yang dimiliki oleh pihak ketiga selaku rekanan,” kata, Franklin, di Kantor DPRD Kotim, usai melaporkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Sampit.

Item pekerjaan yang diduga bermasalah dan tidak masuk akal itu, lanjut Fraklin, yakni untuk pengerjaan jembatan desa senilai Rp. 205.000.000 juta, dengan ukuran 3×5 meter menghabiskan semen sebanyak 700 sak, dan paku sebanyak 162kilogram.

“Itukan sudah tidak masuk akal selain itu pagu anggaran yang sudah ditetapkan setelah kami cek tidak sesuai dengan SPK yang dimiliki pihak ketiga selaku rekanan, sehingga ini yang menjadi pertimbangan kami masyarakat desa melaporkan kasus ini kepada pihak penegak hukum,” jelasnya.

Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2016 yang dilakukan oleh oknum kepala desa cempaka putih tidak sampai disitu, lanjut Fraklin saat mengadukan persoalan ini kepada sejumlah anggota DPRD Kotim.

Untuk pembuatan parit jalan (drainase) desa dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 juta, tetapi didalam SPK pihak rekanan nilainya hanya Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta).

Selain itu Pembelian motor dinas senilai senilai Rp. 20.000.000 juta dan pembelian alat pemadam kebakaran senilai Rp. 79.335.750, tetapi fakta nya barang yang dibeli tidak ada sampai dengan sekarang,” tegasnya.

Ditambahkannya, sebelum melaporkan persoalan kepada kejaksaan negeri sampit, pihaknya sudah mencoba menyampaikan hal ini kepada pihak Badan Pemberdayaan Desa (BPD) tetapi tidak ditanggapi, sehingga masyarakat juga menyampaikan laporan ini kepada lembaga legislatif DPRD Kotim.

 

BERITA TERKAIT

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: