DPRD KOTIM 

Target APBD Boleh Besar, Tapi Jangan Banyak Menjadi Silpa

Sampit – Target APBD 2018 Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipatok sekitar Rp2 triliun didukung oleh DPRD, tapi di sisi lain jangan sampai besarnya anggaran, namun nantinya justru lebih banyak menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). “Karena kalau banyak menjadi silpa itu akan berpengaruh dengan dana perimbangan kita, pusat akan mengurangi kucuran dana alokasi khusus (DAK) kita,” kata Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo, Kamis (28/12/2017). Menurut Handoyo, wajar jika adanya silpa namun jangan sampai terlalu besar, karena pemerintah pusat beranggapan daerah yang silpa besar dinilai kelebihan anggaran, sehingga…

Selengkapnya
PEMKAB KOTIM 

Pembangunan di Kotim Tahun Ini Baru Berjalan 82%

Sampit – Hingga saat ini pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih banyak mengalami kendala. Sehingga pembangunan fisik baru terealisasi 82%. “Tahun ini baru 82% realisasi pembangunan fisik, mudah-mudahan hingga akhir tahun 2017 yang tinggal beberapa hari ini pembangunan bisa mencapai 90%,” ujar Bupati Kotim Supian Hadi, Kamis (28/12/2017). Belum tercapainya target pembangunan fisik tersebut terjadi lantaran berkaitan dengan status kawasan. Sehingga ada program yang tidak bisa dijalankan. Namun direncanakan pada 2018 mendatang, pembangunan akan cepat dilakukan, karena sudah mendapatkan pengukuhan kawasan hutan. Berbagai cara dilakukan pemerintah agar realisasi pembangunan…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

DPRD Kotim, Minta Seluruh OPD Kerja Keras Maksimalkan Serapan Anggaran 2018

Sampit,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim agar memaksimalkan serapan anggaran pada APBD murni dan APBD Perubahan tahun 2018 mendatang. “Serapan anggaran harus dioptimalkan dengan memaksimalkan program kerja di masing-masing satuan organisasi perangkat daerah,” kata Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi MT, Kamis (28/12) di Sampit. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, masih rendahnya serapan anggaran tahun 2017 ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena serapan anggaran sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, apabila serapan anggaran itu rendah maka dapat pertumbuhan ekonomi…

Selengkapnya
PEMKAB KOTIM 

Dishub Pasang Portal Gerbang Agar Kendaraan Berat Tidak Melintas

Sampit, – Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, memasang portal gerbang seperti tiang gawang di perempatan jalan pelita- HM.Arsyad untuk membatasi truk yang melintas yang melebihi kapasitas jalan dalam kota. “Portal ini kemungkin yang pertama kali dipasang di Kalimantan Tengah. Dulunya cuma khayalan akan tetapi bisa terwujud atas dukungan bupati. Dan ini merupakan salah satu upaya agar truk besar yang melintas, tidak melebihi kemampuan jalan didalam kota,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, H Fadlian Noor saat dikonfirmasi rabu (27/12). Dirinya mengatakan pintu gerbang tersebut dengan nama model tiang gawang yang dicat berwarna…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

​Legislator Minta Pemerintah Daerah Pertahankan Swasembada Beras

Sampit,- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Jainudin Karim, meminta agar pemerintah daerah di tahun 2018 mendatang tetap bisa mempertahankan swasembada beras agar tidak lagi bergantung dari daerah luar. “Kalau Kotim setiap tahun swasembada kebutuhan masyarakat lokal akan terpenuhi dengan ketersediaan beras lokal kita,” kata Jainudin, Rabu (27/12/2017). Dikatakannya, setiap tahun pengembangan sektor pertanian terus dilakukan. Oleh sebab itu tinggal bagaimana pemerintah daerah saja membina pata petani agar bisa terus mengembangkan pertanian. “Kita juga harus merubah pola pertanian, karena masih banyak pertanian yang sistem panen setahun sekali menjadi tiga…

Selengkapnya
DPRD KOTIM 

Kepala Desa di Kotawaringin Timur Didorong Aktif Konsultasi ke Inspektorat

Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli mengaku prihatin atas banyaknya kepala desa yang terseret kasus tindak pidana korupsi. Maka dari itu dia mendorong agar kades aktif konsultasi ke inspektorat. Jhon meminta agar keberadaan inspektorat. Salah satunya untuk konsultasi penggunaan dana desa. Jangan sampai ketika sudah masuk dalam ranah penegak hukum baru melakukan konsultasi. “Seluruh kepala desa harus hati-hati dalam mengelola keuangan desa. Apabila kades merasa bingung hendaknya berkonsultasi ke inspektorat, jangan sudah ada temuan baru konsultasi, itu terlambat namanya,” tukasnya. Menurut Jhon, ada pemikiran yang salah dalam mengelola…

Selengkapnya
%d blogger menyukai ini: